Kabar mengejutkan datang dari Sumatera Utara: tiga anggota polisi meninggal dunia saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam. Namun, yang membuat kasus ini semakin panas bukan hanya karena aksi kekerasan yang terjadi, tapi karena munculnya pengakuan soal aliran dana perjudian yang melibatkan oknum aparat. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, pihak TNI mengakui bahwa ada anggota mereka yang menerima setoran dari aktivitas ilegal tersebut.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochammad Hasan. Ia menegaskan bahwa memang terdapat indikasi keterlibatan anggotanya dalam menerima dana dari praktik perjudian. “Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, dan proses hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujarnya dalam konferensi pers.
Insiden tragis ini terjadi saat kepolisian mencoba membubarkan praktik sabung ayam yang telah lama dilaporkan meresahkan warga. Alih-alih berakhir dengan penindakan tegas, misi tersebut justru berujung pada bentrok mematikan. Tewasnya tiga polisi di tengah operasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar: apakah aparat benar-benar melawan pelaku, atau justru berhadapan dengan jaringan yang dilindungi oleh orang dalam?
Sejumlah pengamat hukum dan penggiat antikorupsi mendesak agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan. “Jika benar ada setoran kepada oknum aparat, ini menunjukkan bahwa praktik judi bukan hanya masalah kriminal semata, tapi sudah menjadi persoalan sistemik yang menggerogoti integritas institusi penegak hukum,” kata Emerson Yuntho, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendalami keterkaitan antara pelaku perjudian dengan aparat yang terlibat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi untuk memberantas jaringan perjudian yang terorganisir dan memiliki backing kuat. “Kami ingin memastikan bahwa hukum berdiri di atas semua pihak, bukan hanya sebagai slogan,” tegasnya.
Kasus ini membuka tabir gelap yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di masyarakat. Di tengah sorotan tajam publik, kini tinggal menunggu apakah proses hukum benar-benar akan menjangkau semua pihak yang terlibat—tak peduli pangkat maupun seragamnya.
