Program Sarapan Gratis Pramono Anung: Dari Penolakan hingga Restu Pemerintah

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, awalnya merencanakan program sarapan gratis sebagai bagian dari janji kampanyenya bersama Rano Karno. Namun, pemerintah pusat sempat menolak program ini karena dianggap tumpang tindih dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan.

Setelah melalui diskusi dan penyesuaian, pemerintah pusat akhirnya memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan program sarapan gratis tersebut. Pramono menyambut baik keputusan ini dan berencana bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, untuk membahas teknis pelaksanaannya.

Sebelum mendapatkan restu, Pramono sempat mengubah fokus programnya menjadi renovasi kantin sekolah sebagai alternatif untuk meningkatkan gizi siswa. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Rany Mauliani, mendukung inisiatif ini selama tujuannya baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Program sarapan gratis ini direncanakan akan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah dalam penyediaan makanan. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada, dan akan diterapkan secara bertahap setelah melalui uji coba di beberapa sekolah di Jakarta.

Dengan adanya restu dari pemerintah pusat, diharapkan program sarapan gratis ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi para siswa di Jakarta, meningkatkan kualitas gizi mereka, dan mendukung proses belajar mengajar yang lebih optimal.