Pemerintah akhirnya buka suara soal memanasnya polemik layanan “Grab Hemat” yang belakangan ini bikin gaduh di kalangan driver ojek online. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen Grab Indonesia untuk meminta penjelasan langsung terkait kebijakan tersebut.
“Kalau memang sudah sampai meresahkan, ya harus kita panggil. Kita ingin tahu motif di balik program hemat ini, apakah memang membantu masyarakat atau justru merugikan para mitra pengemudi,” ujar Immanuel saat diwawancarai media, Senin (22/4/2025).
Layanan Grab Hemat sendiri diklaim menawarkan harga lebih terjangkau bagi konsumen. Namun, banyak pengemudi yang mengeluh karena tarif yang mereka terima menjadi jauh lebih rendah dari biasanya, bahkan disebut-sebut bisa di bawah Rp 5.000 per perjalanan. Hal inilah yang memicu reaksi keras dari berbagai komunitas ojek online di Indonesia.
Immanuel menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ingin memastikan bahwa prinsip keadilan antara platform digital dan para pekerja (dalam hal ini mitra pengemudi) tetap dijaga. Ia menilai, jangan sampai inovasi berbasis teknologi malah menindas mereka yang menjadi tulang punggung layanan.
“Semangat transformasi digital jangan sampai mengabaikan hak-hak para pekerja. Mereka bukan robot, mereka manusia yang punya kebutuhan, keluarga, dan harga diri. Negara tidak boleh diam kalau ada ketimpangan,” tegasnya.
Langkah pemanggilan ini diharapkan bisa menjadi titik temu antara kebutuhan bisnis perusahaan dan kesejahteraan mitranya. Pemerintah, kata Immanuel, tidak anti-inovasi, tapi juga tidak boleh membiarkan ketimpangan sosial terjadi atas nama efisiensi atau strategi pasar.
Polemik ini membuka mata kita semua bahwa kehadiran teknologi dalam layanan publik harus tetap berpihak pada keadilan sosial. Jika tidak, maka yang muncul bukan kemajuan, tapi keresahan yang sistematis.