Oleh: Miftahudin
Gerakan Rakyat Anti Koruptor (GARANTOR)
Penangkapan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga dalam kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi menjadi bukti nyata bahwa masalah utama kebocoran subsidi bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada pengelolaannya di tingkat atas. Fakta ini membantah klaim bahwa sistem barcode adalah solusi efektif untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Justru, sistem ini membuka celah baru bagi mafia BBM untuk memanipulasi distribusi.
Sejak diterapkan, sistem barcode Pertalite telah menimbulkan banyak masalah di lapangan. Masyarakat kecil yang berhak atas BBM bersubsidi dipaksa menghadapi regulasi yang berbelit, sementara di sisi lain, praktik jual-beli barcode semakin marak. Sistem yang seharusnya membatasi penyalahgunaan malah menjadi alat bagi oknum tertentu untuk mengamankan kepentingan pribadi.
Selain itu, antrean panjang di SPBU akibat kendala teknis dalam pemindaian barcode menunjukkan bahwa sistem ini lebih banyak menyulitkan ketimbang membantu. Tidak semua pengguna memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi yang diterapkan, membuat kebijakan ini semakin diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Pemerintah seharusnya belajar dari kasus korupsi yang menyeret pucuk pimpinan Pertamina. Akar masalah subsidi bukan pada rakyat, melainkan pada pengawasan yang lemah dan celah manipulasi dalam distribusi. Solusi nyata bukanlah membebani rakyat dengan sistem yang tidak efektif, tetapi memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa harus melalui birokrasi yang rentan disalahgunakan.
GARANTOR menuntut penghapusan sistem barcode Pertalite dan mendesak pemerintah untuk menutup celah korupsi di sektor energi. Kepercayaan publik terhadap Pertamina dan kebijakan subsidi hanya bisa dipulihkan jika kebijakan yang membebani rakyat dihentikan dan pelaku korupsi di tingkat atas ditindak tegas.
Kontak:
Miftahudin – Gerakan Rakyat Anti Koruptor (GARANTOR)
081311003176
