JAKARTA – Koordinator Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zulhelmi Tanjung, mengungkapkan keheranannya atas hilangnya berbagai pemberitaan mengenai Noer Fajrieansyah di sejumlah media daring.
Ia mempertanyakan apakah ada intervensi dari pihak tertentu, termasuk dugaan keterlibatan istrinya, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), dalam upaya penghapusan berita tersebut.
Dugaan Intervensi dan Ancaman terhadap Kebebasan Pers
“Fenomena takedown berita secara masif ini menimbulkan tanda tanya besar, apalagi menyangkut dugaan keterlibatan Noer Fajrieansyah dalam kasus korupsi impor gula di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI),” ujar Zulhelmi dalam keterangannya, Jumat (10/3/2025).
Ia menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada pihak yang berupaya mengendalikan informasi di ruang publik, tindakan tersebut patut dikritisi.
“Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang untuk mengendalikan informasi di ruang publik,” tambahnya.
Potensi Pelanggaran Hukum dan Konflik Kepentingan
Menurut Zulhelmi, jika memang terjadi tekanan terhadap media untuk menghapus berita secara sepihak, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers yang bertentangan dengan hukum.
“Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana. Jika ada unsur intervensi dari pejabat negara, apalagi dalam lingkup keluarga, ini bisa menjadi konflik kepentingan yang mencederai prinsip good governance dan akuntabilitas publik,” tegasnya.
Dewan Pers dan Komisi Informasi Diminta Bertindak
Lebih lanjut, Zulhelmi meminta Dewan Pers dan Komisi Informasi untuk turun tangan menyelidiki dugaan ini. Ia juga mendesak transparansi dari pemerintah, terutama Menkomdigi, agar menjelaskan apakah ada kebijakan tertentu yang menyebabkan pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan Noer Fajrieansyah dalam kasus korupsi impor gula dihapus dari berbagai platform media.
“Jangan sampai ada kesan bahwa kebijakan digital kita digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” pungkasnya.
