Pemerintah bersiap melakukan percepatan dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun ini. Instruksi ini langsung datang dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menilai bahwa percepatan birokrasi menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan publik.
Perintah ini disampaikan dalam rapat koordinasi tingkat nasional yang dihadiri jajaran kementerian dan lembaga terkait. Prabowo menekankan bahwa kebutuhan tenaga ASN yang profesional dan responsif sangat mendesak, terutama untuk mendukung program-program prioritas nasional. “Proses pengangkatan tidak boleh berbelit. Kita butuh orang-orang yang siap kerja cepat, tepat, dan tuntas,” ujarnya.
Menurut informasi yang dihimpun, pemerintah tengah merancang skema khusus agar proses seleksi hingga penempatan CPNS bisa berjalan lebih efisien, tanpa mengurangi aspek transparansi dan akuntabilitas. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyederhanaan tahapan administrasi dan percepatan proses verifikasi dokumen.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Ari Nugroho, menyatakan bahwa percepatan ini juga menjadi bagian dari transformasi digital dalam tata kelola ASN. “Dengan sistem yang lebih agile, proses perekrutan CPNS tidak hanya cepat, tapi juga lebih akurat sesuai kebutuhan instansi,” ungkapnya.
Kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian menyambut baik karena dianggap memberi harapan bagi para pelamar yang selama ini menunggu kejelasan status. Namun ada juga yang berharap agar kualitas tetap menjadi prioritas utama, bukan hanya kecepatan. Apapun itu, sinyal perubahan sudah terlihat jelas — tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan.